Manggarai Barat Pilkada 2020

Sabtu, 5 Desember 2020 - 11:27 WIB

5 bulan yang lalu

logo

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus. (Foto: Ist)

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus. (Foto: Ist)

Lucius Karus: Penyelenggara dan Pengawas Pilkada Mabar Harus Profesional

Manggarai Barat, Floreseditorial.com – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengingatkan agar penyelenggara dan pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) yang akan berlangsung 9 Desember 2020 mendatang, harus bekerja secara profesional sesuai aturan perundang-undangan.

Menurutnya, tantangan penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada saat ini semakin kompleks dan perlu kecakapan serta kesigapan, untuk mengantisipasi berbagai kecurangan oleh oknum tertentu.

“Kepercayaan publik terhadap proses sangat bergantung pada kerja penyelenggara dan pengawas. Jika kedua lembaga ini tidak bekerja sesuai koridor undang-undang, ke mana lagi masyarakat akan berpegang dalam proses politik ini,” ujarnya dalam rilis resminya, Sabtu (5/12/2020).

Menurutnya, penyelenggaraan debat yang berlangsung dengan berbagai kendala teknis, seharusnya menjadi evaluasi bagi pihak penyelenggara untuk tampil lebih meyakinkan dan profesional pada hari pencoblosan dan penghitungan suara nanti.

Kekacauan teknis penyelenggaraan Pilkada dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, termasuk memanfaatkan kekacauan itu untuk memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon (Paslon) tertentu.

“Keberpihakan penyelenggara atau pengawas dalam proses pemilihan nanti akan berakibat fatal bagi iklim politik dan sosial kemasyarakatan Manggarai Barat. Oleh karena itu, penyelenggara harus bekerja profesional, tak berpihak atau netral dan adil terhadap semua peserta Pilkada. Prinsip ini penting dan karenanya harus dijaga penerapannya pada pelaksanaannya,” ujarnya.

Lucius juga mengingatkan masyarakat, agar tidak tergiur dengan tawaran uang untuk membeli suara yang kerap terjadi saban Pemilu atau Pilkada. Politik uang akan berdampak panjang pada pembangunan desa, wilayah hingga Kabupaten Manggarai Barat ke depan.

“Laporkan ke pihak berwajib jika ada yang melakukan politik uang. Siapa saja itu, mau tim sukses, tim partai pendukung ataupun mungkin dari pihak penyelenggara. Ini sering terjadi, saya ajak semua warga berani untuk melaporkan. Foto, videokan dan laporkan.” tegasnya.

Menurut aturan Pilkada maupun KUHP, praktik politik uang dapat berakibat paling cepat tiga tahun dan paling lama enam tahun penjara, baik untuk penerima maupun pemberi. Dalam hal ini, pihak pengawas Pilkada perlu bergerak lebih maksimal untuk memastikan praktik seperti ini tidak terjadi dari desa ke desa, dari kampung ke kampung dan dari rumah ke rumah.

“Pilih sesuai suara hati. Verifikasi, cari tahu kebenaran informasi sebelum buru-buru memutuskan pilihan. Pilih calon pemimpin yang bersih dan berintegritas, supaya nanti dapat mengelola Kabupaten Manggarai Barat dengan bersih dan berintegritas,” tukasnya.

Ia menambahkan, pemimpin Manggarai Barat ke depan tak bisa diserahkan pada figur kotor yang hanya akan menjadikan kursi jabatannya untuk kepentingan memperkaya diri, dari potensi Manggarai Barat yang luar biasa di bidang pariwisata. Bupati Mabar ke depan haruslah figur yang mau mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat Mabar yang lebih baik. (*)

Artikel ini telah dibaca 3317 kali

Baca Lainnya
x