NTT

Rabu, 25 November 2020 - 13:54 WIB

2 bulan yang lalu

logo

Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera, saat bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim (Ist)

Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera, saat bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim (Ist)

AHP Desak Pemerintah Prioritaskan Pengangkatan 34.954 Guru PPPK

Jakarta, Floreseditorial.com – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah melalui lintas kementerian dan lembaga negara, untuk menuntaskan pengangkatan 34.954 tenaga Guru Honorer yang telah lolos seleksi tahun 2019, menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Demikian rilis yang disampaikan Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yang juga merupakan bagian dari Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Parera (AHP), kepada Floreseditorial.com, Rabu (25/11/2020) sore.

AHP mengatakan, pihaknya mendesak hal itu saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI), Direktorat terkait dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada Selasa (24/11/2020).

AHP menjelaskan, pihaknya memberi waktu kepada pemerintah sampai dengan Desember 2020. Sehingga, lanjutnya, pada tahun 2021 mendatang ketika pemerintah membuka kembali kesempatan seleksi untuk 1 Juta Formasi Tenaga Guru PPPK, para tenaga honorer yang telah mengikuti tes dan lulus pada tahun 2019, sudah mengisi Formasi Tenaga Guru PPPK tersebut.

Meski mendesak, AHP, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI dan lembaga terkait, atas respon cepat terkait desakan DPR RI mengenai pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru PPPK, yang disampaikan pada rapat-rapat sebelumnya.

Selain mendesak hal itu, pihaknya menegaskan kepada pemerintah akan pentingnya kesiapan dana pensiun dan jaminan hari tua untuk Tenaga Guru PPPK.

Dalam kesempatan itu, lanjut AHP, pihaknya juga berharap agar pemerintah dapat mempersiapkan skema dana pensiun bagi Guru PPPK. Terkait pengangkatan Guru PPPK, dibutuhkan kerja sama dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) melalui koordinasi dengan pihak Kemendagri.

Untuk itu, Pemda Provinsi dan Kabupaten harus lebih responsif dalam memperhatikan nasib para Guru Honorer di daerahnya masing-masing, yang sedang berjuang untuk meningkatkan statusnya menjadi Guru PPPK.

Dalam kasus NTT, AHP mengapresiasi kerja keras Pemda, namun juga masih menyayangkan sikap pihak Pemda yang tidak tanggap dan membiarkan nasib Guru di daerahnya terlantar, karena tidak mengajukan pengangkatan Formasi Guru PPPK ke Kemdikbud, dengan alasan sedang berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kasus ini terjadi di Kabupaten Manggarai, sebagaimana yang disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPAN & RB pada rapat tersebut. Menurut Deputi Bidang SDM KemenPAN & RB, terdapat pengajuan Formasi PPPK yang belum dapat direalisasikan di Kabupaten Manggarai, dengan alasan tertunda oleh proses Pilkada.

Atas hal tersebut, AHP menyayangkan sikap Bupati Manggarai yang kurang memperhatikan nasib calon PPPK dari Kabupaten Manggarai. Akibatnya, proses pemberkasan usulan pengangkatan Guru PPK dari kabupaten tersebut belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Ia menegaskan, daerah harus tanggap dalam menangani permasalahan terkait pengajuan berkas dan ketersediaan formasi, khususnya bagi Tenaga Guru PPPK yang telah lolos seleksi. (*)

Artikel ini telah dibaca 996 kali

Baca Lainnya
x