Manggarai Barat Pilkada 2020

Selasa, 10 November 2020 - 09:12 WIB

3 bulan yang lalu

logo

KPU Mabar Terima Pendaftaran Lembaga Populi Center Sebagai Lembaga Hitung Cepat Pilkada Mabar 2020 (Foto: Humas KPU Mabar)

KPU Mabar Terima Pendaftaran Lembaga Populi Center Sebagai Lembaga Hitung Cepat Pilkada Mabar 2020 (Foto: Humas KPU Mabar)

KPU Mabar Terima Pendaftaran Lembaga Populi Center Sebagai Lembaga Hitung Cepat Pilkada Mabar 2020

Manggarai Barat, Floreseditorial.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menerima berkas Pendaftaran Lembaga Populi Center, sebagai Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020.

Berkas pendaftaran diserahkan langsung oleh Tim Populi Center,Sahril Abdullah, diterima oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Krispianus Bheda, didampingi Ponsianus Mato, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Manggarai Barat, pada Jumat (6/11/2020).

Berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia⁹ (KKPU RI) Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pemilihan, dan Lembagai Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada saat Pendaftaran KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas perdaftaran.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas pendaftaran, kepada Lembaga Populi Center diserahkan Formulir Model III.4. Selanjutnya, KPU Kabupaten Manggarai akan memberikan sertifikat terdaftar kepada Populi Center sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

Berikut adalah ketentuan tambahan perihal Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Berdasarkan ketentuan KKPU RI Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

  1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan mengumumkan Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survey dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilihan.
  2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan sebagaimana di maksud pada angka 1 kepada Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 15 hari setelah pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
  3. Laporan Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana di maksud pada angka 1, meliputi: informasi terkait status badan hukum; keterangan terdaftar sebagai Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; susunan kepengurusan; sumber dana; alat yang digunakan; metodologi yang digunakan; dan Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil.
  4. Apabila tidak menyampaikan laporan, Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan akan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan survei dan penghitungan cepat hasil pemilihan pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 1277 kali

Baca Lainnya
x