Sikka

Jumat, 21 Agustus 2020 - 16:05 WIB

9 bulan yang lalu

logo

Ketua Fajar Sikka, Hendrika Mayora Victoria. (Foto: Yeremias Yosef Sere)

Ketua Fajar Sikka, Hendrika Mayora Victoria. (Foto: Yeremias Yosef Sere)

Kemerdekaan Menurut Transpuan di Sikka

Maumere, floreseditorial.com – Transgender Perempuan (Transpuan) masih menjadi salah satu kelompok paling rentan diskriminasi, persekusi dan kekerasan. Hal tersebut kerap mereka alami, meskipun Indonesia telah memasuki usia 75 tahun kemerdekaan.

Fajar Sikka, sebuah organisasi transpuan yang berdiri sejak 2018 di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, NTT menjadi wadah bagi kelompok marginal seperti orang dengan keragaman gender, janda dan disabilitas, termasuk mengadvokasi mereka.

Ketua Fajar Sikka, Hendrika Mayora Victoria, menjelaskan, misi organisasi ini adalah menghapus diskriminasi sosial demi kehidupan keberagaman yang harmoni di dalam masyarakat. Selain itu, Fajar Sikka juga mendorong pengembangan potensi-potensi ekonomi mandiri komunitas, berbasis keterampilan dan jaringan kerja kelompok.

“Berdasarkan laporan Komnas Perempuan 2020, setidaknya, terdapat tiga persoalan besar yang masih dihadapi transpuan yakni, diskriminasi, persekusi dan kekerasan. Semestinya, Indonesia di usia tiga perempat abad ini, segenap masyarakat dan pemerintah, menandainya sebagai kedewasaan berdemokrasi, berekspresi, berkumpul dan berpendapat,” ungkap Mayora, Kamis (20/8/2020).

Transpuan menjadi kelompok paling rentan mendapatkan persekusi, baik secara langsung maupun online, termasuk kekerasan fisik, verbal dan simbolik.

“Fajar Sikka mencatat, terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap transpuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Tahun 2018, terjadi kasus pembunuhan terhadap transpuan. Jumlahnya meningkat menjadi enam kasus terlapor di tahun 2019,” sebut Mayora.

Kasus terbaru di tahun 2020 adalah pembakaran waria hidup-hidup yang terjadi di Jakarta, serta video prank yang dilakukan dengan tujuan melecehkan transpuan. Selain itu, persoalan yang kerap dihadapi transpuan adalah masalah administrasi dan birokrasi untuk kelengkapan dokumen kependudukan. Tak sedikit transpuan yang diusir dari rumah, kehilangan dokumen-dokumen kependudukan, tapi saat mengurus justru dipersulit birokrasi.

Hal tersebut berimbas pada sulitnya mencari pekerjaan, hingga mengakses layanan dasar seperti kesehatan maupun pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Sementara, di masa pandemi covid-19 ini, transpuan juga ikut merasakan dampaknya. Umumnya, transpuan kesulitan mendapatkan pekerjaan lantaran pilihan gender yang dipandang sebelah mata oleh lingkungan.

“Transpuan kesulitan mendapatkan bantuan sosial selama masa pandemi, karena persoalan administrasi kependudukan,” ucap Mayora.

Mayora, menegaskan, konstitusi negara menjamin hak hidup dan kehidupan setiap orang. Namun, sampai sekarang belum ada regulasi setingkat Undang-Undang hingga Peraturan Daerah (Perda) yang mampu menerjemahkan jaminan tersebut. Malahan, ada sejumlah Perda yang berpotensi menjerat transpuan sebagai pelaku kriminal. Ini yang membuat diskriminasi hingga kekerasan tetap langgeng.

Peringatan HUT RI ke-75, harusnya menjadi momentum seluruh pemangku kebijakan, menjamin kemerdekaan semua orang tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender maupun orientasi seksual. Pemerintah perlu memastikan hal ini dengan kebijakan.

“Dibutuhkan payung hukum yang adil untuk kelompok minoritas seperti transpuan secara khusus, maupun kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) secara umum. Sebab, kelompok ini menjadi bagian dari warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan,” ungkap Mayora.

Untuk melepaskan diskriminasi dan kekerasan terhadap transpuan, perlu dibangun wacana tentang kehidupan masyarakat yang inklusif dan penuh toleransi terhadap keberagaman gender maupun orientasi seksual. Fajar Sikka berharap pihak-pihak terkait memberi kemudahan bagi transpuan, untuk mengurus dokumen kependudukan agar bisa mengakses layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah.

“Hal ini juga termasuk memberi perhatian terhadap kegiatan ekonomi yang sering dilakukan oleh kelompok transpuan, yang sebagian besar merupakan sektor informal,” pinta Mayora.

Upacara apel bendera memperingati HUT RI ke-75 yang digelar para Transpuan di halaman Bengkel Karya Misi, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT. (Foto: Yeremias Yosef Sere)

Perayaan HUT RI ke-75

Dalam rangka perayaan HUT RI ke-75, Fajar Sikka turut melaksanakan upacara pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Bengkel Karya Misi, Maumere. Pengibaran Bendera Merah Putih yang diinisiasi kelompok transpuan ini, pertama kalinya terjadi di Kabupaten Sikka maupun Provinsi NTT.

“Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum, khususnya kelompok marginal. Diikuti juga oleh kelompok minoritas lainnya, para janda dan keluarga dari transpuan. Semua yang ikut serta, menggunakan pakaian adat,” kata Mayora.

Di tengah pandemi corona, lanjutnya, kegiatan ini tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19. Semua peserta wajib bermasker, tidak bersalaman dan menjaga jarak fisik selama kegiatan berlangsung.

“Kegiatan pengibaran bendera pada peringatan HUT RI ke-75 ini, dilaksanakan di Maumere. Tak lepas dari kota ini yang ramah terhadap perbedaan. Saat ini, kelompok transpuan di Fajar Sikka dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan cara berinklusi dengan masyarakat Kota Maumere,” jelas Mayora.

Ia mengatakan, Maumere telah menjadi kota yang aman dan ramah terhadap transpuan. Transpuan dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan membantu kelompok marginal untuk mandiri secara ekonomi.

“Kami berharap, masyarakat maupun pemerintah tidak melihat transpuan dengan sebelah mata. Transpuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya,” tutur Mayora.

Sementara itu, Martha Guneng, anggota keluarga transpuan yang tinggal di Kota Maumere, mengaku, saudara sepupunya merupakan seorang transpuan atau waria. Sepupunya itu bekerja di salon.

“Kami mendukung mereka, sebab mereka juga sama seperti kita, sesama makluk ciptaan Tuhan,” ungkapnya.

Pimpinan PT. Langit Laut Biru, Bengkel Karya Misi Maumere, A. Dian Setiati, mengaku, pihaknya menyediakan tempat sebagai upacara bendera, sebab dengan digelarnya upacara bendera di tempat itu, pihaknya bisa bekerja sama dengan kelompok transpuan.

“Kita ingin bisa bekerja sama dan berkarya bersama mereka. Biarkan tempat ini menjadi wadah bagi mereka dan menjadi berkat bagi sesama. Kami bisa menggandeng mereka untuk berkarya bersama,” pungkasnya.

Sementara, Arzeti, seorang transpuan asal Desa Mbengu, Kecamatan Paga, mengatakan, merupakan suatu kebanggaan bagi transpuan di Kabupaten Sikka bisa melaksanakan upacara bendera sendiri.

Arzeti, berpendapat, kemerdekaan mempunyai wujud nyata, dimana bangsa Indonesia seluruhnya berdaulat, tidak ada kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama dimanapun kita berada.

“Merdeka artinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Tidak ada diskriminasi terhadap sesama manusia terlebih kaum transpuan dan kelompok marjinal lainnya,” harapnya.

Arzeti, mengaku aktif di kegiatan lingkungan, organisasi Orang Muda Katolik (OMK) dan paduan suara di gereja. Masyarakat menerima dirinya dengan baik, tidak ada diskriminasi.

“Kami ingin membuktikan, kami juga bisa berbuat sesuatu bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkasnya. (ric)

Artikel ini telah dibaca 388 kali

Baca Lainnya
x